Wahyu Nuryanto
Partner
Wahyu Nuryanto memiliki pemahaman mendalam di bidang Perpajakan Internasional, terutama terkait Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Sistem Perpajakan Jepang. Hal itu tidak terlepas dari pengalamannya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan internasional di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama belasan tahun, sebelum bergabung dengan MUC Consulting pada tahun 2010.
Latar belakang pendidikannya yang bervariasi dan lengkap juga mendukung profesinya sebagai konsultan hingga mencapai puncak karirnya saat ini sebagai Tax Partner MUC Consulting. Wahyu merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang menggenapi gelar sarjananya di Universitas Airlangga, sebelum menyabet gelar Master of Public Administration dari National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Jepang pada tahun 2002. Ia juga memperoleh sertifikasi perpajakan internasional dari Chartered Institute of Taxation, London, Inggris (2011).
Pemikiran dan gagasannya di bidang perpajakan terpublikasi dalam berbagai karya ilmiah dan artikel di berbagai media massa dan buku. Dia juga aktif terlibat dalam penyusunan sejumlah rancangan undang-undang perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar dan training perpajakan.
Related Expert Insights
Wahyu Nuryanto | Partner
Perluasan Basis Pajak Perlu Strategi Luar Biasa
Peningkatan basis pajak harus menjadi kampanye lebih luas dan mendapat dukungan secara politis.
Wahyu Nuryanto | Partner
2021, Harap-Harap Cemas Pajak Indonesia
Penting untuk selalu menjaga asa sekalipun dalam kondisi terburuk. Namun, “cemas” sangat manusiawi dan juga perlu dikelola sekalipun dalam kondisi baik-baik saja. Termasuk dalam menganalisa perpajakan, peluang dan tantangan akan selalu ada di tengah dinamika ekonomi dan politik global yang serba tak pasti.
Wahyu Nuryanto | Partner
Biden Vs Trump dan Pengaruhnya Terhadap Perpajakan Indonesia
Dalam konteks hubungan Indonesia dan AS, selalu ada kepentingan nasional yang melandasi sikap dan posisi setiap negara. Jadi, siapapun presiden AS kelak--Joe Biden atau Donald Trump--akan bergantung pada sikap Indonesia sebagai negara berdaulat.
